KABAR GALERI VIDEO EVENT

KPI Minta Hentikan Glorifikasi dan Amplifikasi Terkait Pembebasan Saipul Jamil

Senin, 06 September 2021 19:11 WIB
KPI Minta Hentikan Glorifikasi dan Amplifikasi Terkait Pembebasan Saipul Jamil
Credit: pixabay.com

Kapanlagi.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta seluruh lembaga penyiaran televisi untuk tidak melakukan amplifikasi dan glorifikasi (membesar-besarkan dengan mengulang dan membuat kesan merayakan) tentang pembebasan pedangdut Saipul Jamil dalam isi siaran. Permintaan ini disebabkan oleh sentimen negatif publik terkait pembebasan dan keterlibatan yang bersangkutan di beberapa program acara TV.

Kami berharap seluruh lembaga penyiaran memahami sensitivitas dan etika kepatutan publik terhadap kasus yang telah menimpa yang bersangkutan dan sekaligus tidak membuka kembali trauma yang dialami korban,” tegas Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, menyikapi aduan dan respon negatif masyarakat terkait pembebasan Saipul Jamil, Senin (6/9/2021) yang dilansir melalui website resmi KPI.

KPI juga memohon agar lembaga penyiaran lebih berhati-hati dalam menayangkan konten yang bermuatan perbuatan melawan hukum atau yang bertentangan dengan adab dan norma seperti (penyimpangan seksual, prostitusi, narkoba dan tindakan melanggar hukum lainnya) yang dilakukan artis atau publik figur.

Kami berharap lembaga penyiaran lebih mengedepankan atau mengorientasikan unsur edukasi dari informasi yang disampaikan agar hal serupa tidak terulang serta sanksi hukum yang telah dijalani yang bersangkutan tidak dipersepsikan masyarakat sebagai risiko biasa,” ujar Mulyo.

1. Kenyamanan Masyarakat Harus Diperhatikan

Mulyo menambahkan bahwa hak individu memang tidak boleh dibatasi tetapi hak publik dan rasa nyaman juga harus diperhatikan karena frekuensi milik publik dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan (termasuk kenyamanan) masyarakat.

Mengedepankan hak individu tapi melukai hak masyarakat tentu tidak patut dilakukan,” ujarnya.

Mencermati beberapa peristiwa yang sering berulang dalam beberapa kasus serupa, Mulyo mengatakan momentum revisi P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) tahun 2012 yang sedang dilakukan KPI akan menjadi bahan pertimbangan dan masukan tentang pengaturan secara eksplisit tentang hal ini dalam revisi P3SPS.

Saat ini, kami tengah melakukan revisi terhadap P3SPS dan sudah pada tahap mendengarkan masukan dari publik dan stakeholder,” tutup Mulyo.

Saipul Jamil dinyatakan bebas pada 2 September 2021 lalu. Ia tersangkut kasus tindakan tidak senonoh kepada anak di bawah umur serta penyuapan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi sebesar Rp 250 juta.