Ibu Kota Indonesia Pindah ke Kutai Kartanegara, Begini Pertimbangan Jokowi

Rezka Aulia | Senin, 26 Agustus 2019 14:31 WIB
Rezka Aulia | Senin, 26 Agustus 2019 14:31

Kapanlagi.com - Pemindahan ibu kota Indonesia tak lagi sekadar wacana belaka. Presiden Joko Widodo baru saja mengetuk palu atas keputusan pemindahan ini. Ke depannya ibu kota akan dipindah dari Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di sebagian Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

"Pemerintah telah melakukan kajian-kajian negara lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi di Istana, Senin (26/8/2019) dilansir dari Liputan6.com.

1 Dari 2 Halaman

1. Lima Alasan Memilih Kalimantan

Lima Alasan Memilih Kalimantan © Liputan6.com/Angga Yuniar
Kondisi Jakarta yang telah terlalu padat dikabarkan menjadi pemicu wacana pemindahan ini. Sebelum memutuskan kota mana yang jadi ibu kota Indonesia, pemerintah telah menganalisa beberapa aspek. Hak ini pun disampaikan Jokowi dalam keterangan resminya.

"Pertama, risiko bencana minimal, baik banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan longsor. Kedua lokasinya strategis di tengah-tengah Indonesia. Ketiga dekat dengan wilayah kota berkembang yaitu Balikpapan dan Samarinda," lanjut Jokowi.

Beberapa kota sempat disebut menjadi 'pengganti' Jakarta. Mulai Pangkalan Bun sampai Palangka Raya sempat ditebak masyarakat jadi ibu kota baru. Alih-alih Jokowi memilih lokasi di Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

"(Alasan) keempat, infrastruktur lengkap dan lima, telah tersedia lahan pemerintah (seluas) 158 ribu hektar," tambah Jokowi.

2 dari 2 halaman

2. Biaya Pembangunan Ibu Kota Baru

Biaya Pembangunan Ibu Kota Baru Maket Ibu Kota baru ©2019 dok. Kemen PUPR
Memindahkan ibu kota sekaligus membangun kota baru tentu bukan hal mudah. Pemindahan ibu kota ini ditaksir bakal menelan biaya sebesar 466 triliun rupiah.

"Sebesar 19 persen akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama dengan skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota," jelas jokowi pada Senin (26/8/2019).

Sisa dana pembangunan akan didapatkan negara dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta investasi langsung swasta dengan BUMN.

Sumber: Liputan6/Lizsa Egeham/Septian Deny

 

(LIP/rna)


Editor:  

Rezka Aulia

Join Kapanlagi.com