Hanung Bramantyo Blak-Blakan Soal Pajak Film Impor

Editor KapanLagi.com | 20 Juni 2011, 09:40 WIB
Hanung Bramantyo Blak-Blakan Soal Pajak Film Impor
KapanLagi.com -
Oleh: Puput Puji Lestari Ramainya masalah pajak impor film, dan ditariknya film Hollywood tampaknya tidak akan surut sampai dengan kembalinya film Hollywood ke tanah air. Memang, film luar mampu menarik minat masyarakat untuk ke bioskop. Bukan hanya sebagai fariasi tontonan, film-film tersebut juga menjadi referensi untuk sineas kita. Namun, konsentrasi pajak impor film membuat perhatian pada pajak film lokal terpecah. Rupanya, persoalan pajak bukan hanya goncang-ganjing di kalangan importer. Film nasional juga punya persoalan. Kita layak tahu dan peduli tentang hal tersebut. Tentang kurangnya layar, juga tentang pajak bertingkat yang membebani proses produksi film. Hanung Bramantyo, sutradara gaek, blak-blakan soal biaya produksi film terbarunya, TENDANGAN DARI LANGIT. Simak perbincangan kami di sela syuting yang diambil di kawasan Bromo, Sabtu (18/06/2011).

Zaskia Adya Mecca - Hanung Bramantyo
PAJAK IMPOR VS PAJAK BERTINGKAT
  • Tentang aturan pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan yang baru?
    Idealnya sebuah pemerintahan memang memiliki aturan untuk ekspor dan impor dalam sistem dagang. Kalau nggak diatur dan diproteksi, nggak ada perlindungan untuk produk dalam negeri. Logikanya apa yang kita jual seharusnya lebih banyak dari yang kita beli. Kalau tidak, professional dan perajin dalam negeri akan terbunuh karena ruangnya tergerus oleh produk impor. Karena masyarakat mendapat propaganda bahwa produk luar lebih bagus dan bergengsi. Sementara untuk menjadi importer itu kan sistemnya seperti broker. Orang yang punya uang dan jaringan bisa melakukan impor apa saja. Makanya perlu kebijakan pemerintah. Di negara manapun pasti ada kebijakan impor dan ekspor.
    Yang aneh di Indonesia, masyarakat itu tidak mendapat proteksi terhadap produk impor. Nah, kondisinya sudah keenakan. Produk dalam negeri nggak banyak dilirik. Ini terjadi juga dalam bisnis film. Masyarakat sudah ketagihan film impor karena kemudahan mendapatkannya. Seperti orang kecanduan, begitu berhenti yang teriak-teriak justru masyarakatnya, protes berlangsung mengharap film impor masuk lagi. Ditambah protesnya itu sambil jelek-jelekin film nasional. Kan aneh.
  • Jadi idealnya?
    Berapapun aturannya, pemerintah memang seharusnya mengatur bahwa produk impor itu harus ada bea masuk dan pajak. Saya tidak memperdulikan berapa besaran pajak impor film, tapi lebih konsen ke pengembangan layar bioskop. Banyak daerah yang sekarang tidak memiliki layar bioskop, ini sudah disuarakan lama. Kenapa baru sekarang diomongin? Masalah importer dan distributor film ternyata sama kan sudah lama.
  • Pemerintah mendorong penambahan layar bioskop ke tingkat kabupaten?
    Kalau pemerintah mau bangun bioskop untuk menambah layar, bagus itu. Masalahnya, Anda sendiri percaya atau tidak dengan janji pemerintah?
    Kalau saya, aturan apapun yang dibuat, liat saja.
  • Soal tarif impor Rp 21.000,00 per menit?
    Itu murah tarifnya. Sekarang coba saja hitung, satu film dengan durasi 120 menit. Dikalikan Rp 21.000,00 hasilnya cuma Rp 2.520.000,00 per film. Dikalikan 100 keping untuk penggandaan misalnya, jatuhnya cuma Rp 252.000.000,00. Bandingkan dengan pajak bertingkat yang berlaku untuk film nasional.
  • Kalau biaya pajak film dalam negeri gimana?
    Sekarang coba hitung sendiri, berikut pengeluaran yang saya keluarkan saat saya memproduksi film TENDANGAN DARI LANGIT yang sedang proses syuting. Saya kerjasama dengan Sinemart itu Rp 6 M, bayar pajak PPN 10% (Rp 600 juta, red). Pajak untuk kerjasamanya sama Sinemart sendiri 2% (Rp 120 juta, red). Sewa alat kena pajak lagi 10%, habisnya bisa Rp 1 M untuk sewa kamera, lighting, sound, dan alat lain (Rp 100 juta, red). Beli bahan film, Rp 1,2 juta per roll. Rata-rata butuh 300 film, pajaknya 10)% lagi. (Rp 3,6 juta, red). Belum bayar artis kena 10% lagi. Trus nanti penggandaan juga perlu bayar pajak seperti film impor. Kalau dijual ke tv dan laku, itu kena pajak lagi 10%. Sementara dana yang kita punya itu Rp 6 M. Sudah habis berapa untuk bayar pajak saja?
  • Wah, banyak ya pajaknya?
    Ya itu yang dimaksud pajak bertingkat. Sekarang posisikan Anda sebagai pemilik modal uang Rp 6 M, itu cukup untuk membeli film luar, nggak repot dan nggak perlu tambah biaya promosi. Karena film luar biasanya sudah ada promosi dari luar. Sementara kita, masih perlu promo di luar biaya di atas. Anda pilih mana coba? Itulah kenapa tadi saya bilang kebijakan impor tanpa ada proteksi akan membunuh professional dalam negeri. Bagaimana caranya film nasional maju? Itu PR kita bersama, termasuk pemerintah.
  • Katanya pajak film nasional di NOL-kan?
    Enggak tuh, sampai kemarin saya masih bayar semua pajak.
TENDANGAN DARI LANGIT
  • Perkembangan syuting film TENDANGAN DARI LANGIT gimana mas?
    Ini tinggal 2 hari lagi syuting. Totalnya sih sebulan syutingnya. 10 hari di Malang. Sisanya di Bromo.
  • Kabarnya sempat kena debu?
    Iya, Bromo sempat 'batuk'. Untungnya pas berdebu itu syutingnya di lereng Bromo dan debunya nggak sampai lereng. Pas selesai syuting, debunya baru sampai. Bersyukur banget nggak terganggu syutingnya.
  • Mengarahkan Irfan Bachdim dan Kim Kurniawan yang bukan pemain film, susah nggak?
    Mereka kan jadi diri sendiri. Saya bilang ke mereka untuk melakukan segala sesuatunya seperti yang biasa mereka lakukan. Seperi, ketika mereka bermain bola. Jadi nggak masalah.
  • Di Twitter sering bagi foto-foto setting lokasi. Bikin lapangan bola pasir pula?
    Oh itu, ya karena ceritanya tentang anak kampung yang ingin jadi pemain bola professional. Jadi settingnya buat lapangan kampung juga.
  • Masih sempat nge-twitt?
    Ya, kan media promosi. Menjalin komunikasi dengan penonton. Kalau break syuting masih sempat lah. Untuk melepas penat juga. [initial]
Galeri Photo Hanung Bramantyo:

Hanung BramantyoHanung Bramantyo Hanung BramantyoHanung Bramantyo Hanung BramantyoHanung Bramantyo
(kpl/uji/nat)
BERI KOMENTAR▼
Komentar
↑