Gara-Gara Film 'FITNA', Bendera Belanda Dibakar

Yunita Rachmawati | 02 April 2008, 23:11 WIB
Kapanlagi.com - Puluhan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berunjuk rasa dengan membakar bendera Kerajaan Belanda di depan kantor konsulat negara itu di Medan, Rabu sebagai protes terhadap film FITNA yang diluncurkan anggota parlemen Belanda, Geert Wilders.

Pengunjuk rasa juga membakar ban dan menghancurkan pagar kantor konsulat Belanda serta melemparinya dengan batu dan telur busuk. Selain itu, pengunjuk rasa juga menghancurkan papan nama kantor konsulat itu dan membakarnya beserta bendera negara tersebut yang berkibar di tempat itu.

Koordinator Bahmid Effendi Manullang dalam orasinya mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan ummat Islam atas tiada hentinya praktik penghinaan barat terhadap Islam.

Setelah 'Ayat Ayat Setan' Salman Rushdie dan peristiwa karikatur Nabi Muhammad SAW maka kini muncul lagi film FITNA yang menyamakan Al-Quran dengan buku biasa dan Islam dengan teroris.

Praktik yang dilakukan Geert Wilder itu dapat merusak kerukunan umat beragama di dunia, katanya. Aksi unjuk rasa dengan membakar bendera Belanda dan papan nama kantor konsulat negara tersebut yang berlangsung sekitar satu jam itu diwarnai juga dengan pembacaan Surat Al-Fatihah.

Pihak kepolisian yang turun ke lapangan sekitar 30 menit setelah aksi pengerusakan pagar, pembakaran bendera, dan papan nama kantor konsulat itu menangkap pengunjuk rasa. Aksi penangkapan oleh pihak kepolisian yang diwarnai dua kali tembakan peringatan itu membuat sebagian pengunjuk rasa melarikan diri. Selanjutnya, sekitar 20 orang pengunjuk rasa dibawa ke Mapoltabes Medan untuk menjalani pemeriksaan.

Para pejabat kepolisian dari Poltabes Medan yang berada di lokasi kejadian tidak bersedia memberikan keterangan mengenai penangkapan tersebut. Namun Kapoltabes Medan, Kombes Pol Bambang Sukamto ketika dihubungi mengatakan, penangkapan itu dilakukan karena pengunjuk rasa melakukan pengerusakan.

"Apalagi yang dirusak itu kantor konsulat Belanda yang dikategorikan sebagai wilayah negara lain," katanya. (*/boo)

Editor:  

Yunita Rachmawati