Panra FFI 2006 Tanggapi Keberatan Newmont

Editor KapanLagi.com | 20 Desember 2006, 12:48 WIB
Kapanlagi.com - Masuknya film BYE BYE BUYAT, produksi WALHI dan JATAM (Jaringan Advokasi Tambang), dalam nominasi FFI 2006 kategori film dokumneter, membuat gusar petinggi PT NEWMONT.

Melalui kuasa hukumnya, Luhut MP Pangaribuan, SH, LLM dan Hafzan Taher SH, pada tanggal 21 November 2006, PT NEWMONT melayangkan surat keberatan keberatan, atas rencana pemutaran film tersebut dalam malam penyerahan Piala Citra, Desember mendatang.

Isi pokok dari keberatan PT NEWMONT menyebutkan, pemutaran film BYE BYE BUYAT akan mempengaruhi proses peradilan yang sedang mereka jalankan dan secara langsung atau tidak langsung akan mencampuri proses peradilan.

Dengan adanya surat keberatan tersebut Panra (Panitia Penyelenggara) FFI 2006 melalui ketuanya Djonny Syafruddin mengatakan, bahwa surat keberatan tersebut salah alamat.

"Surat ini sangat membingungkan, kita diminta untuk melakukan penghentian film tersebut, karena kami tidak mempunyai wewenang melakukannya, apabila film tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk bisa dipublikasikan setelah lolos dari badan sensor yang melegitimasi untuk itu," terang Djonny, di Gedung Film, MT Haryono, Jakarta, Selasa (19/12).

Dalam keterangannya lebih lanjut, Djonny menyatakan, Panra FFI pada UU Perfilman no 8 th 1992, pasal 31 bahwa yang berwenang mencabut sebuah film adalah pemerintah, seperti yang terjadi pada film BURUAN CIUM GUE atau film tersebut dapat ditarik oleh pihak produser. "Dan surat ini mungkin lebih tepatnya ditujukan pada pemilik film itu sendiri, karena setiap sebuah kreatifitas film dilindungi UU Perfilman," tandasnya.

Pada dasarnya Dewan Juri FFI telah bekerja sesuai dengan kesepakatan untuk diberikan hak mutlak. Dan apapun keputusan Dewan Juri FFI, pihak Panra FFI hanya melegalisir. Dan seandainya terdapat intervensi akan membuat hancur nilai-nilai kreatifitas sebuah bangsa karena film merupakan cermin budaya bangsa.

Sementara konsultan hukum Panra FFI, Saad Yusuf SH, melihat surat kuasa hukum dari PT NEWMONT tersebut, dinilai kurang fair. Karena dalam surat keberatan tersebut PT NEWMONT berpedoman pada UU Pokok-Pokok Kehakiman no 4 pasal 4 th 2004 yang dipenggal-penggal. "Ini tidak fair. Jadi kami berkesimpulan Panra FFI 2006 tidak melakukan pelanggaran apapun menurut surat ini," tegas Saad Yusuf. (kl/wwn)

Lihat foto:
Panra FFI 2006 Versus PT. Newmont