Nikita Mirzani Berusaha Resmikan Pernikahan Sirinya, Dipo Latief Keberatan & Ingin Cari Keadilan

Sanjaya Ferryanto   | Rabu, 01 April 2020 23:01 WIB
Nikita Mirzani Berusaha Resmikan Pernikahan Sirinya, Dipo Latief Keberatan & Ingin Cari Keadilan

Kapanlagi.com - Meski sudah bercerai di bawah tangan, Nikita Mirzani mengaku masih berstatus sebagai istri dari pengusaha Dipo Latief. Hal itu dikarenakan permohohan isbat nikah dan gugat cerai yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih dalam pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung.

Saat hal tersebut ditanyakan kepada kuasa hukum Dipo yakni Uus Mulyaharja, ia merasa Nikita tak perlu keukeuh melakukan upaya tersebut. Karena secara agama ia dan kliennya sudah resmi berpisah.

"Bercerai di bawah tangan secara agama kan sudah sah. Coba lihat fenomena semacam ini di banyak masyarakat Indonesia, perkawinan atau perceraian di bawah tangan itu adalah sah secara agama Islam," kata Uus saat dihubungi melalui sambungen telepon, Rabu (1/4/2020).

1 dari 2 halaman

1. Dipo Latief Keberatan

Dipo Latief Keberatan Kapanlagi/Budy Santoso
Lebih lanjut Dipo Latief keberatan jika pernikahan mereka disahkan secara negara untuk kemudian diceraikan. Karena nantinya akan memberi efek domino pada pasangan yang bercerai setelah melakukan pernikahan siri.

"Kalau ada putusan semacam gini, bagaimana dengan masyarakat Indonesia lainnya yang sudah bercerai secara siri? Nanti semua ramai ajukan isbat," ucap Uus Mulyaharja.

2 dari 2 halaman

2. Mencari Keadilan

Dipo Latief ingin mencari keadilan atas masalah yang tengah membelitnya sekarang. Maka ia pun telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Hal itu dilakukan setelah menilai keputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, dianggap keliru mengabulkan permohonan isbat nikah dan cerai Nikita Mirzani. Karena Dipo sendiri pada faktanya telah menjatuhkan talak pada 27 Oktober 2018.

"Dalam pengajuan kasasi itu, Dipo hanya ingin mendapatkan kebenaran dan keadilan secara hukum. Karena putusan pengadilan yang keliru tidak dapat dibiarkan berlaku," tandas Uus.

(kpl/abs/frs)

Reporter:  

Adi Abbas Nugroho