Soal Konflik Jennifer Dunn & Faisal Haris, Ini Saran Praktisi Hukum Untuk Sarita

Natanael Sepaya | 05 Desember 2017, 11:15 WIB
Soal Konflik Jennifer Dunn & Faisal Haris, Ini Saran Praktisi Hukum Untuk Sarita

Kapanlagi.com - Prahara rumah tangga yang terjadi antara Sarita Abdul Mukti dengan Pengusaha Faisal Haris nyatanya masih menjadi perhatian publik. Pasalnya nama artis cantik Jennifer Dunn sampai ikut terlibat dalam permasalahan rumah tangga Sarita dan Faisal Haris.

Semakin pelik mengingat saat ini masalah pun mulai melibatkan anak-anak Sarita di dalamnya. Tidak heran jika hampir setiap hari pemberitaan tentang permasalahan mereka masih terus menjadi sorotan dan topik perbincangan utama.

Untuk menyikapi hal tersebut, Praktisi Hukum M Zakir Rasyidin pun kemudian memberikan Sarita saran. Menurutnya, saat ini Sarita perlu menyelesaikan konflik itu dengan kepala dingin tatkala memberi pernyataan, baik di infotainment maupun media online.

Menurut praktisi hukum M Zakir Rasyidin, Sarita Abdul Mukti harus menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin © KapanLagi.com/Muhammad Akrom SukaryaMenurut praktisi hukum M Zakir Rasyidin, Sarita Abdul Mukti harus menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin © KapanLagi.com/Muhammad Akrom Sukarya

"Yang patut diingat, sepanjang yang disampaikan adalah fakta dan ada peristiwanya itu tidak apa-apa. Namun akan menjadi sebuah tindak pidana manakala yang disampaikan tersebut tidaklah benar dan tidak berdasarkan fakta atau peristiwa hukum," ucap Zakir lewat sambungan telpon, Senin (4/12) malam.

Yang ditakutkan, pernyataan demi pernyataan yang terlontar dari mulut Sarita tidak sesuai fakta di mana hal tersebut justru membuat dirinya mendapatkan konsekuensi hukum. Hal tersebut karena menyangkut nama orang lain yang nantinya bisa terjerat Pasal 27 ayat 3 UU ITE. "Hal itu juga diatur pula dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP," tegasnya.

Oleh karena itu Zakir berharap agar Sarita bisa menyelesaikan dengan kepala dingin dan berhati-hati lagi saat menyampaikan pendapat di muka umum. "Karena ada perangkat hukum yang mengatur soal itu. Jika yang disampaikan tidak benar dan hal itu tetap dilakukan, penting kiranya untuk dilakukan proses hukum agar menjadi pelajaran sosial baginya," tutup pengacara Limbad ini.

(kpl/aal/ntn)

Reporter:  

Sahal Fadhli