Transgender & Operasi Kelamin: Sah Secara Medis & Hukum Indonesia?

Guntur Merdekawan | Jum'at, 20 April 2018 12:05 WIB
Transgender & Operasi Kelamin: Sah Secara Medis & Hukum Indonesia?

Kapanlagi.com - Rabu (11/4) siang kami tiba di Kantor Bedah Plastik RSUD Soetomo, Surabaya. Kami yang terbiasa dengan udara sejuk kota Malang berkeringat karena cuaca panas yang terasa cukup terik. Kedatangan kami di tempat itu tak lain untuk menemui Prof. Dr. dr. Djohansjah Marzoeki Sp. BP. RE, salah satu Guru Besar FK Unair.

Janji temu kami sekitar tengah hari, tapi kami nampaknya perlu menunggu beberapa waktu karena Prof. Djohan (kami memanggil beliau demikian) sedang ada rapat akreditasi. Kami mengamati siang itu kantor sedang penuh kesibukan. Para staff dan dokter lalu lalang melewati kami.

Di tempat ini, kami berharap bisa berbincang ringan seputar topik operasi kelamin yang sedang banyak disajikan di tayangan televisi atau perbincangan di media sosial. Prof. Djohan, dengan gelarnya yang lengkap itu memang sosok yang sangat kompeten dan matang dengan pengalaman dalam bidang operasi bedah plastik, khususnya bedah kelamin. Salah satu keberhasilannya yang dikenal luas adalah operasi kelamin Dedi Yuliardi, atau yang sekarang lebih kalian kenal dengan nama Dorce Gamalama. Tiga puluh tahun telah berlalu setelah Prof. Djohan secara langsung memegang pisau bedah yang akan mengubah hidup Dorce selamanya.

Beberapa kali kami menengok ke dalam ruangannya, Prof Djohan masih berbincang serius dengan rekan-rekan profesor. Tak lama setelahnya, profesor keluar kantor dan menghampiri kami. “Dari KapanLagi ya?” sembari mempersilakan kami masuk. Bukan asistennya yang mempersilakan kami masuk, tapi beliau sendiri. Kesempatan untuk wawancara secara eksklusif dengan Dokter Djohan akhirnya tiba juga.

Waktu kami tidak banyak, karena Prof. Djohan memiliki jadwal yang padat. Kami pun berusaha tidak menyia-nyiakan waktunya. Seusai perkenalan singkat serta menjelaskan lebih detail tentang maksud kami Prof. Djohan mempersilakan kami untuk memulai wawancara dengan catatan. Ya, beliau paham benar bahwa apa yang akan kami bincangkan adalah hal yang masih menjadi kontroversi. Ada banyak pandangan tentang praktik operasi bedah kelamin ini. Maka kami sepakat untuk membicarakannya dari kacamata dunia kedokteran. Sesuai dengan apa yang menjadi keahlian Prof. Djohan. Tidak lebih.

"Operasi ini (operasi kelamin) di dunia kedokteran, beda dengan apa yang dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, operasi ini menimbulkan kontroversi di masyarakat. Orang awam umumnya tidak memiliki ilmu kedokteran lalu mereka memakai wishful thinking, memakai pikiran-pikirannya sendiri untuk memberi komentar dan segala macam itu yang mungkin tidak terkait dengan ilmu kedokteran," jelas beliau.

Prof. Djohan tak perlu komentar, tak perlu pujian / Credit: KapanLagiProf. Djohan tak perlu komentar, tak perlu pujian / Credit: KapanLagi

Prof. Djohan mengamati bahwa bentuk tayangan atau wawancara terkait topik-topik ini perlu dijaga supaya tidak membenturkan pandangan masyarakat dengan pandangan kedokteran. "Ilmu kedokteran itu untuk kesejahteraan manusia, bukan untuk membentur-benturkan sesama manusia. Ilmu kedokteran itu independen. Tidak perlu komentar, tidak perlu pujian, tidak perlu apa. Yang perlu ada adalah indikasi dan kontra-indikasi. Kita (dokter) tidak boleh melakukan sesuatu kalau tidak ada indikasi, begitu pula harus mematuhi larangan untuk melakukan sesuatu kalau ada kontra-indikasi. Itu semua tercantum dalam ilmu kedokterannya sendiri," jelas beliau. Prof. Djohan menyebut lebih lanjut bahwa para dokter kerap mendapat larangan dari pihak lain atau kelompok lain namun tetap yang menjadi patokan adalah ilmu kedokteran itu sendiri.

Dalam bedah kelamin, indikasi yang dimaksud oleh Prof. Djohan adalah ketika calon pasien benar-benar menderita transeksual. Sederhananya adalah ketika seseorang memiliki perasaan berbeda dari kelaminnya, itulah yang disebut transeksual. "Misalnya, kelaminnya laki-laki tapi perasaannya perempuan. Kalau dia perempuan transeksual, kelaminnya perempuan, perasaannya laki-laki. Nah, keadaan yang seperti inilah yang diderita oleh penderita transeksual," jelasnya. Pun begitu ketika dokter menangani pasien yang demikian, tetap diperlukan konfirmasi.

"Ada yang mungkin hari ini kepingin, besok sudah nggak kepingin lagi (operasi bedah kelamin). Itu yang harus dikonfirmasi.Segala macam detail yang seperti itu yang harus dikonfirmasi. Karena itu perlu ada tim. Untuk konfirmasi, apakah memang statusnya begitu, di samping status yang lain. Apakah dia penyakitan atau apa, sebelum dioperasi itu harus dicek semua," terangnya.

Orang transseksual itu terganggu psikososialnya / Credit: KapanLagiOrang transseksual itu terganggu psikososialnya / Credit: KapanLagi

Prof. Djohan memaparkan secara sederhana bahwa kesehatan seseorang tidak dilihat dari badannya semata. Ada juga pikiran dan status psikososial yang perlu dipahami. "Satu itu badan, dua itu jiwa, dan tiga sosialnya. Yang berkaitan dengan badan itu batuk, luka, kanker. Itu semua badan. Kalau jiwa itu sedih atau gila. Kalau sosial itu malu, depresi, takut akan orang. Dua ini (jiwa dan sosial) itu yang kita sebut psikososial. Nah, orang transeksual itu yang terganggu kondisi psikosialnya," terangnya. Seseorang yang mengalami transeksual akan mengalami depresi, ill-feeling, tidak mampu melihat dirinya sendiri atau dalam pergaulan sosial.

Tidak Ada Jalan Kembali Setelah Operasi

Sama halnya seperti seorang dokter memastikan kondisi pasien memerlukan penangangan operasi bedah kelamin, seorang calon pasien pun harus melalui beberapa tahapan untuk bisa dioperasi. Semua itu diawali tentunya dengan datang ke dokter bedah plastik terlebih dahulu.

"Nanti salah satu dari kita (tim bedah plastik) melihat. Apakah orang ini potensial dan kita konfirmasi dulu. Misal ada pasien lelaki datang lalu saya tanya, 'Lha kok pakai pakaian perempuan?'. Kemudian dia menjawab, 'Iya dok dari kecil saya sudah seperti ini'. Saya tanya lagi, 'Sudah berapa lama berpakaian seperti perempuan?'," ujar Prof. Djohan menggambarkan proses awalnya. Beliau menekankan bahwa detail-detail yang seperti itu diperlukan untuk jadi pertimbangan. Hasil yang didapat dari wawancara awal ini yang nanti diserahkan kepada tim terkait, salah satunya adalah psikolog, untuk mendapatkan pertimbangan kedua. Selama menjalani profesi sebagai dokter bedah plastik, Prof. Djohan menanyakan kepada dirinya sendiri sebelum melakukan operasi, apakah memang pasien cukup menderita? Apakah nanti operasi bakal menambah bahagianya atau tidak. Beliau tidak mau melakukan operasi jika calon pasiennya tidak menunjukan indikasi perlu untuk dioperasi. "Kalau badannya masih laki-laki, pakaiannya masih terasa laki-laki, masak dioperasi. Kalau dari gayanya, lalu ternyata sudah pakai pakaian perempuan sekian tahun, ini nih yang butuh dioperasi. Terkonfirmasi," tegasnya.

Proses pengajuan operasi bedah kelamin / Credit: Liputan6.com - Tri Yasni dan AbdillahProses pengajuan operasi bedah kelamin / Credit: Liputan6.com - Tri Yasni dan Abdillah

Mengonfirmasi apakah pasien benar-benar transeksual tidak pernah mudah. Ada proses berlapis yang harus dilalui terlebih dahulu. Terkait proses tersebut, beberapa waktu lalu kami juga menghubungi Roslina Verauli, psikolog Anak Remaja dan Keluarga melalui sambungan telepon. Suaranya yang ramah dan lembut menjawab setiap pertanyaan kami.

"Kalau saya yang punya kasus seperti ini, yang saya mau cek dulu adalah kondisi biologisnya dulu. Jadi dianjurkan ke dokter dulu untuk cek kromosom secara genetik. Kromosom dan hormonnya benar nggak? Perkembangan hormon sama kromosom dia benar nggak? Jadi kalau saya sih pertama kali akan nganjurin dia ke dokter dulu, cek dulu. Kemudian yang kedua, secara seks nggak ada problem, laki-laki dan perempuannya jelas, baru kita masuk yang berikutnya secara psikologis," tuturnya.

Yang ditangani oleh Roslina pertama kali adalah penghayatan pasien akan femininitas dan maskulinitas dan orientasi seksualnya. Jika memang ada penghayatan pasien yang tidak tepat, pertama Roslina akan melakukan psikoterapi. "Berupa apa? Saya tanya sejak kapan isu dia menghayati tentang dirinya, peran laki-laki dan perempuan yang sudah dia belajar dari bapak ibunya apa dulu. Ibunya feminin malah maskulin, benerin genteng bocor misalnya, atau agresif, atau malah kayak laki-laki," ujarnya memberi contoh. Roslina memahami dan meyakini bahwa penghayatan tentang gender ini tidak bisa diajarkan. Semua bergantung kepada peran orangtua dan lingkungan tempat seseorang belajar tentang gender. Oleh karenanya peran seorang psikolog dalam proses bedah kelamin yang dijalani oleh pasien adalah untuk memastikan tidak ada penyesalan.

"Proses transgender atau transeksual kan bertahap ya. Semua dari atas sampai bawah. Dari atas dahinya laki kan lebih lebar dari perempuan. Terus rahang laki-laki kan lebih keras dari perempuan lalu terus sampai ke dadanya sampai kelaminnya terakhir. Sebelum setiap operasinya konsultasi ke psikolog untuk agar jangan sampai pas operasi terus menyesal, nanti balik lagi," jelasnya.


Video by: KapanLagi

1 dari 1 halaman

1. PROSES DAN LEGALITAS BEDAH KELAMIN

PROSES DAN LEGALITAS BEDAH KELAMIN Image: KapanLagi
Sehari sebelum kami berkunjung ke Surabaya, kami juga bertamu ke tempat praktik Tompi di klinik BeYOUtiful, Jakarta. Ya, penyanyi bersuara khas ini dalam kesehariannya juga berprofesi sebagai dokter bedah plastik. Kami pun berniat untuk berbincang tentang topik yang sama. Dengan masih mengenakan busana praktik, masker di dagunya, dan tutup kepala, Tompi bersemangat memaparkan detail proses pra-operasi bedah kelamin. Senada dengan Prof. Djohan, konfirmasi di awal itu mutlak.

Operasi bedah kelamin itu tak bisa diulang / Credit: KapanLagiOperasi bedah kelamin itu tak bisa diulang / Credit: KapanLagi

"Karena ini operasi yang one go udah gitu, nggak bisa diulang. Sekali penisnya ditake-out dan ditransform menjadi vagina ya sudah nggak dibalikin lagi, walaupun ada operasi membuat penis. Sekali udah maju nggak bisa mundur. Makanya penentuan ini harus bener-bener final. Ini permanen. Sekali dikerjain ya begitu, makanya harus dipastiin bener di depan. Jangan sampe udah dikerjain tiba-tiba bulan depan pengen dibalikin udah nggak bisa. Nggak ada prosedur lanjutan setelah operasi," jelas pria berusia 39 tahun tersebut.

Dalam bincang bersama Tompi kala itu, topik perbincangan lebih banyak mengenai detail proses dan risiko dari operasi bedah kelamin itu sendiri. Pria kelahiran Aceh ini memang sudah beberapa kali menangani operasi bedah kelamin, meski hanya sebagai asisten saja. Ia pun menceritakan kembali salah satu operasi bedah kelamin yang pernah ia lakukan bersama tim. Operasi bedah kelamin dari laki-laki ke perempuan nyatanya tidak sekadar memotong penis saja lalu selesai.

Step by step operasi bedah kelamin / Credit: Liputan6.com - Tri Yasni dan AbdillahStep by step operasi bedah kelamin / Credit: Liputan6.com - Tri Yasni dan Abdillah

"Yang saya tahu dan pernah lihat. Ini kita ngomong dari laki-laki ke perempuan ya, (Maaf) penisnya itu akan 'ditelanjangi' atau dikulitin, jadi cuma salurannya aja dipertahankan, dia masih bisa pipis. Jadi prinsipnya kan menghilangkan batangnya. Struktur-struktur yang bisa diselamatkan akan dikaitkan ke dalam, dibikin rongga di dalam. Jadi sebenernya rongganya nggak panjang-panjang amat. Kalau pada perempuan kan rongga vagina kan nyatu sampe akan ketemu mulut rahim di dalam. Kalau ini kan memang karena nggak ada rahimnya ya rongga panjang aja. Jadi kalau suatu saat dia berhubungan (seksual), sebenernya (maaf) penis cuma berhubungan di lorong itu aja sebenernya nggak pernah lebih jauh lagi," urai Tompi kepada kami.

Selain dibentuk semirip mungkin dengan vagina, rongga tersebut juga diupayakan oleh para dokter memiliki fungsi yang sama. Terutama untuk saluran pembuangannya. "Lubang pipisnya dipindahkan ke atas (kalau perempuan kan memang di atas). Nah bagian bawah dijadikan sebagai rongga vagina. Ya udah gitu doang sebenernya. Sederhananya begitu. Jadi memindahkan lubang pipis dan menciptakan rongga buat berhubungan," tambahnya. Sebagai langkah terakhir, tim dokter akan memperindah tampilan bibir rongga tersebut dengan menggunakan lemak di bagian tubuh tertentu. "Jadi bagus ada kaya polisi tidur kanan dan kirinya. Pokoknya semirip mungkin. Ada teknik tertentu yang memerlukan skingraf, ada kulit yang diambil untuk ditempelkan di bagian dalem. Jadi macem-macem tekniknya," jelas Tompi lebih lanjut.

Tompi enggan lakukan operasi bedah plastik / Credit: KapanLagiTompi enggan lakukan operasi bedah plastik / Credit: KapanLagi

Saat berbincang bersama kami, Tompi menegaskan bahwa dirinya pernah ikut sebagai asisten dalam tim dokter operasi plastik, tapi tidak sebagai dokter utama. Tompi menegaskan jika dirinya punya ideologi untuk tidak melakukan operasi bedah kelamin atau payudara pada siapapun juga. "Saya pribadi memilih untuk tidak mengerjakan. Jadi kalau ada pasien transseksual atau pasien laki-laki dateng ke saya mau pasang payudara (which is itu sangat lazim dan sangat banyak kasusnya), termasuk kasus itu saya menolak. Saya nggak mau ngerjain kalau itu. Tapi kalau ada yang mau mengerjakan itu silakan. Secara keilmuan mungkin. Jadi di sini banyak faktor yang menjadi pertimbangan seorang dokter menerima atau menolak kasus ini. Yang menolak, saya tidak berhak menyalahkan, silakan dan ada dasar keilmuannya. Yang pasti, kita punya prinsip dan pendirian masing-masing," aku Tompi.

Praktik Operasi Bedah Kelamin di Indonesia Saat Ini: Legal

Kembali kepada perbincangan kami dengan Prof. Dhojan, kami mendapati bahwa meski praktik operasi bedah kelamin ini sudah pernah dilakukan di Indonesia dan bisa dilakukan, tidak semua rumah sakit dan tim dokter bisa menangani. Salah satu yang disebut oleh Prof. Djohan adalah, rumah sakit dan tim dokter yang bersangkutan harus mendapat SK Menteri dulu.   

"Begini, untuk operasi butuh SK Menteri. Saya lupa nomor berapa, tapi ada (setelah kami telusuri, SK tersebut adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 191/MENKES/SK/III/1989 ). Itu isinya tidak semua orang, tidak semua Rumah Sakit boleh melakukan operasi kelamin seperti ini, di Indonesia ini. Hanya rumah sakit-rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah yang boleh melakukan operasi ubah kelamin. Dan di dalam rumah sakit itu ada tim, harus ada tim operasi ubah kelamin. Tidak bisa sendirian. Jadi kalau (dokter) sendirian lalu ingin melakukan operasi ubah kelamin itu nggak boleh. Pertama kali saya melakukan operasi ubah kelamin di tahun 1985 itu operasi di RS Darmo. Karena pada waktu itu belum ada aturan, belum ada SK," papar Prof. Djohan. Beliau menyebut beberapa nama rumah sakit seperti RS Dr. Soetomo, RS Cipto Mangunkusumo, dan rumah sakit besar di Semarang dan Bandung yang memiliki SK tersebut. Selain SK, rumah sakit yang ditunjuk juga perlu memiliki tim bedah plastik, psikiater, internist, psikolog, anestesi, dan pakar hukum untuk keperluan operasi.

Operasi kelamin pun ada risikonya / Credit: Liputan6.com - Tri Yasni dan AbdillahOperasi kelamin pun ada risikonya / Credit: Liputan6.com - Tri Yasni dan Abdillah

Praktik operasi bedah kelamin ini tidak pernah dipublikasikan terbuka sehingga terkesan underground atau tak layak. Padahal nyatanya, operasi ini bisa dilakukan apabila ada pasien yang terkonfirmasi membutuhkan. "Jadi kalau ada yang membutuhkan dan saya bisa, maka akan saya bantu untuk memperbaikinya. Dengan itu tadi, harus ada indikasi dahulu, harus dicek," jelas sang profesor yang juga adalah Guru Besar Fakultas Kedokteran Departemen Bedah Plastik, Universitas Airlangga Surabaya ini.

Dan tak hanya itu, teknik operasi di Indonesia terus dikembangkan. "Tekniknya makin beragam. Untuk operasi dari laki ke perempuan itu tidak banyak bedanya. Tapi kalau dari perempuan ke laki, itu bedanya banyak. Kalau dulu tidak memakai mikroskop, sekarang pakai mikroskop. Saat memindahkan sesuatu untuk membentuk (maaf) penis misalnya, itu nyambung pembuluh darahnya, syarafnya itu pakai mikroskop. Hanya teknis saja, tapi prinsipnya itu tetap sama," ungkap Prof. Djohan.

Prof. Djohan ingin ringankan beban pasien / Credit: KapanLagiProf. Djohan ingin ringankan beban pasien / Credit: KapanLagi

Hingga kini topik tentang operasi bedah kelamin menjadi topik kontroversial. Berbeda dari pandangan dunia kedokteran yang melihatnya sebagai upaya untuk meringankan penderitaan pasien transeksual, masyarakat masih tabu dan belum banyak tahu tentang operasinya. "Saya melakukan operasi ini bukan karena hobi saya, tapi karena saya ini adalah seorang dokter. Saya sebagai dokter bekerja untuk ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran itu dikawal dua macam, satu sumpah dokter, yang kedua etika kedokteran. Harus ada ini. Ketika saya melakukan sesuatu sudah berdasarkan ini tidak apa-apa. Nggak masalah. Setuju nggak setuju itu pilihan mereka (masyarakat)," pungkas Dokter Djohan.

Sayangnya, terkait biaya operasi bedah yang demikian, baik Prof. Djohan dan Tompi mengaku tidak memiliki kapasitas dan hak untuk mengungkapnya. Kami pun pamit dan berterima kasih kepada beliau atas kesempatan wawancaranya dan keluar dari kantornya yang sejuk. Bersiap kembali ke Malang.

Menjadi Perempuan/Pria Baru di Mata Negara

Ketika operasi sudah selesai dilakukan dan berhasil, pilihan untuk mengubah status jenis kelamin dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ada pada pasien. Ada yang memilih untuk tetap memakai KK dan KTP yang lama, ada yang memilih untuk tidak. Bagi mereka yang memilih untuk mengubahnya ada proses yang harus dilalui di Pengadilan Negeri dan juga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Kami pun bergegas menghubungi Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendapatkan info sebanyak-banyaknya mengenai proses pergantian identitas dari pasien yang telah menjalani operasi bedah kelamin. Permohonan untuk pergantian status jenis kelamin dalam dokumen kewarganegaraan ini telah diatur dalam UU Kependudukan yang baru (Penjelasan pasal 57 ayat 1 uu no 23 tahun 2006). Dalam UU tersebut, hal ini termasuk peristiwa penting. Seperti apa prosesnya?

"Ajukan permohonan saja. Jadi ajukan permohonan ganti status kelamin dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya. Di dalam permohonan tentu harus ada surat keterangan dari dokter yang telah melakukan operasi kelamin. Apakah orang ini benar-benar sudah  operasi kelamin. Itu akan menjadi bukti dalam penetapan. Nanti hakim akan memeriksa dan menanyakan saksi-saksi," ujar Achmad Guntur, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pihak rumah sakit yang telah mengoperasi beserta legalnya bisa menjadi saksi apabila diperlukan.

Apakah nantinya permohonan itu dikabulkan? Apakah dikabulkan dengan cepat atau harus menunggu lama? Guntur menjelaskan bahwa itu bergantung dari bukti-bukti yang diserahkan. "Jadi tergantung bukti. Semua permohonan diterima oleh pengadilan, tapi dikabulkan atau tidaknya tergantung hakim yang menangani. Kalau permohonannya bisa dibuktikan dengan bukti-bukti tadi tentu oleh hakimnya akan dikabulkan. Tapi kalau nggak bisa membuktikan, misalnya anda ingin merubah status dari laki-laki ke perempuan tetapi tidak bisa dibuktikan (surat keterangan dokter nggak ada) tentu hakimnya tidak akan mengabulkan. Intinya kan harus berubah kelamin dulu. Dari situ baru minta penegasan dari status hukumnya. Karena berbeda kan hukum laki-laki dan perempuan," papar Guntur.

Ketika Pengadilan Negeri telah menyetujui permohonan pengubahan identitasnya dan menetapkan, dokumen yang diperlukan akan diserahkan ke Catatan Sipil. Disebutkan oleh Guntur bahwa dari situ akan keluar akta, produk catatan sipil bahwa si A telah berganti kelamin atau sebagainya. Sang pemohon akan diberi surat pengantar untuk melanjutkan proses ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengganti identitas kependudukannya di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Tahapan akhir dari proses panjang pergantian jenis kelamin ini ada di Dukcapil (Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Kami menyempatkan untuk berbincang-bincang singkat mengenai proses dari pergantian KTP dan KK dari sang pemohon yang telah melalui proses persidangan. Dan ternyata, prosesnya tidak susah.

"Kalau memang ada bukti (dari pengadilan), kita ubah (kartu kependudukannya). Itu bagian yang bisa berubah, kita mengikuti aturannya, kalau memang berubah ya kita ikuti. Butuh surat keterangan dokter, putusan pengadilan, semua ada tahapannya. Jadi begini, tugas dinas kependudukan adalah mencatat peristiwa kependudukan seperti lahiran, pindah rumah, kalau ada perkawinan, perceraian, kematian, semua harus dicatat, termasuk ganti kelamin, tapi harus dengan penatapan dari pengadilan. Kalau berubah nama penetapan pengadilan, kita hanya mengikuti saja," jelas perwakilan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh saat kami hubungi melalui telepon beberapa waktu lalu.

Wawancara kami dengan kelima narasumber di atas yang adalah praktisi dari dunia kedokteran, hukum, serta administrasi negara memberi gambaran yang lebih lengkap tentang proses yang harus dilalui warga negara Indonesia ketika mereka memilih untuk berkonsultasi, operasi, dan mengganti status identitas mereka dalam dokumen negara.

Meski aturan aturan mengenai prosedur ganti jenis kelamin memang masih belum diatur secara khusus. Namun transisi atau pergantian gender nyatanya sudah dimasukkan dalam dalam UU no 24 tahun 2013 (UU Adminduk). Aturan tersebut telah mengatur tentang perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan 'Peristiwa penting'. Peristiwa penting yang dimaksud adalah kelahiran, pernikahan, atau kematian. Sementara pergantian jenis kelamin pada dokumen kewarganegaraan tergolong 'peristiwa penting lainnya'. Aturan tersebut mencakup penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urutan perubahan identitas / Credit: Liputan6.com - Tri Yasni dan AbdillahUrutan perubahan identitas / Credit: Liputan6.com - Tri Yasni dan Abdillah

Data diambil berdasarkan wawancara dengan Humas Pengadilan Negeri, Jakarta Selatan, Achmad Guntur dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh.

Nah KLovers, dari dunia kedokteran dan hukum di Indonesia pada kenyataannya telah bersinggungan dengan kehidupan para transgender atau transeksual. Sama seperti yang lain, mereka punya hak yang sama untuk mendapat penangangan medis dan juga diakui status kewarganegaraannya. Namun tak bisa dipungkiri juga bahwa berbagai perspektif dan pandangan lain masih banyak berpengaruh pada kehidupan sosial seseorang di Indonesia. Semua kembali ke kacamata masing-masing masyarakat untuk menilai persoalan sensitif dan kontroversial ini. Harapan kami, semoga info yang kami sajikan bisa memberikan pandangan menyeluruh dan lengkap dari berbagai sisi. Bagaimana menurutmu?

(kpl/gtr)


Editor:  

Guntur Merdekawan

↑